Avansado.com | Oleh: VA Safi’i

Dalam sejarah masyarakat dunia, ada tonggak dan peristiwa penting yang mempengaruhi nasib dan kehidupan manusia, yang kemudian menentukan perkembangan selanjutnya. Dengan tanpa keraguan bahwa salah satu peristiwa penting dan besar tersebut adalah 1 Mei, yakni Hari Solidaritas Buruh Internasional. Merupakan sebuah peristiwa yang sudah menjadi tradisi guna memperingati (baca: mengingatkan) kembali momentum yang terjadi pada tahun 1889, dimana pada saat itu, Kongres Paris Internasional Kedua (Komunis Internasional Kedua) menyetujui ditetapkannya tanggal 1 Mei sebagai hari buruh internasional sebagai pertanda perjuangan para buruh untuk mendapatkan hak-haknya. Penetapan tanggal peringatan tersebut, juga sebagai sebuah kelanjutan dari peristiwa yang berkaitan dengan tragedi pembantaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian Chicago (Amerika Serikat) terhadap  para buruh yang sedang berdemonstrasi pada bulan Mei 1886.

Tahun ini, saat ini, rakyat pekerja di seluruh dunia sedang menderita dan sedang menghadapi krisis sistemik kapitalisme. Sebuah kelanjutan dari krisis-krisis yang telah terjadi sebelumnya. Virus corona hanyalah pemicu. Sekali lagi, pemicu atas terjadinya krisis yang berlangsung saat ini. Ibarat sebuah bom, virus corona adalah sumbu (benang) yang mengantarkan api ke dalam tabung yang sudah berisi bubuk mesiu. Lalu, terdengar suara ledakan “booom!”

Jika kita perhatikan secara lebih seksama,  krisis multidimensional yang berlaku saat ini semakin mengarah pada penguatan penindasan (eksploitasi) dan penghisapan (eksplorasi) yang dilakukan oleh elit politik borjuasi terhadap rakyat pekerja. Krisis ini telah memperburuk kondisi kehidupan milyaran manusia, merampas pekerjaan dan prospek masa depan mereka. Juga, krisis ini telah menyebabkan perubahan struktural dalam perekonomian global, pendapatan dan pengeluaran, distribusi, pasar, dan sumber daya lainnya. Serta, juga mulai menghancurkan kehidupan sosial-budaya (termasuk praktek ritual keagamaan) masyarakat.

Selain itu, jika kita perhatikan dengan seksama, bahwa selama berlangsungnya krisis ini, persoalan Hak Asasi Manusia dan kebebasan warga negara terkebiri. Dengan dalih pembatasan ketat yang disamarkan sebagai bagian dari tindakan sanitasi-epidemiologis selama mewabahnya virus corona ini, elit-elit penguasa borjuasi dengan mengatasnamakan negara melakukan kontrol total atas kehidupan rakyat. Sudah pasti, tindakan-tindakan elit-elit kekuasaan tersebut dibantu dan bekerjasama dengan elit-elit pemilik modal (baca: kapitalis) baik lokal, nasional maupun transnasional. Contoh kasus yang paling sederhana (Indonesia) adalah mengenai boleh dan tidaknya mudik dan pulang kampung. Beda Indonesia, beda India. Di negeri “mahabarata” tersebut, kita bisa menyaksikan melalui media sosial bagaimana aparat keamanan India memukuli pantat dan tubuh warganya dengan alasan virus corona.

Selain itu, bahwasannya sudah banyak analis yang menyatakan bahwa krisis ekonomi yang terjadi saat ini, derajadnya lebih besar daripada krisis yang pernah terjadi sebelumnya, seperti tahun 1929, 1998 dan 2008. Menyadari tentang kondisi tersebut, setiap pemerintah di masing-masing negara sedang membuat dan mempersiapkan rencana pemulihan ekonomi pasca serangan wabah virus corona, termasuk Indonesia. Apa isi dari rencana pemulihan ekonomi yang sedang dibuat oleh pemerintahan Jokowi? Jujur saja, sejak virus ini mewabah dan berdampak pada kehancuran sektor ekonomi, pertanyaan pertama yang muncul dalam pikiran saya adalah terkait dengan hal tersebut.  

Apapun rencana pemulihan ekonomi yang akan dibuat oleh rezim Jokowi, setidak-tidaknya meliputi 3 (tiga) hal, yakni:

1.      Gambaran dan kesimpulan mengenai krisis yang sedang terjadi;

2.      Langkah-langkah pemulihan yang akan ditempuh;

3.      Pembiayaan atau anggaran.

Bahwasannya, poin (3) dan (2) sangat tergantung pada poin (1). Jika dalam poin (1) tidak menyinggung sama sekali mengenai kapitalisme dan atau neo-liberalisme, bisa saya pastikan bahwa langkah-langkah dan pembiayaan yang akan dibuat masih menganut dan melanjutkan SISTEM YANG LAMA (kapitalisme dan atau neo-liberalisme). Sebuah sistem yang hari ini membuat kehidupan rakyat babak belur. Jika opsi atau pilihan ini yang dipilih oleh Jokowi, berarti negara Indonesia harus berhutang kembali kepada lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Artinya, dengan belajar dari masa lalu, berarti yang harus membayar hutang atau biaya pemulihan krisis tersebut adalah rakyat jelata kembali. Ya, elit politik dan pemerintah yang berhutang, rakyat yang harus bayar! Lagi-lagi, RAKYAT YANG HARUS MENELAN PIL PAHIT!

Di saat-saat seperti sekarang ini, seyogyanya, Presiden Jokowi harus berani untuk mengakui bahwa selama ini pemerintahannya dan pemerintahan sebelum dirinya telah menganut sebuah system yang terbukti gagal dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. Dengan begitu, kita (bangsa Indonesia) memiliki sebuah kesempatan untuk kembali bertanya pada diri sendiri apakah kita harus dan tetap mempercayai orang-orang yang telah menjerumuskan rakyat, bangsa dan negara ini pada jurang kegagalan. Sesungguhnya, pandemi atau wabah virus corona ini menawarkan pada kita sebuah kesempatan untuk mempertimbangkan desain ulang yang lebih baik mengenai tatanan ekonomi dan sosial kita. Bagi saya, tatanan yang tepat adalah sosialisme!

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *